KENAPA KEMENTERIAN KEUANGAM REPUBLIK INDONESIA MENOLAK UNTUK AUDIENSI

KENAPA KEMENTERIAN KEUANGAM REPUBLIK INDONESIA MENOLAK UNTUK AUDIENSI

di Tulis : AL Dan JS

Pada tanggal 28 Desember 2018 kami dari Selaco International Federation  mengirimkan surat kepada kementerian keuangan republik indonesia dengan maksud supaya bisa melakukan pertemuan untuk beraudensi atau bernegosiasi dengan pihak Kementerian Keuangan Negara Republik Indonesia.

Akan tetapi, pada tanggal 14 januari 2019 dari pihak kementerian keuangan mengirimkan kembali surat balasan yang berisikan penolakan untuk bertemu dan beraudiensi dengan pihak kam.

Ada apa dengan mereka? Lantas kenapa mereka menolak untuk beraudiensi dengan kami? Kami hanya ingin mengetahui kejelasan dan penjelasan tentang adanya dokumem phoenix. Terkait dokumen tersebut Bambang utomo  yang mengaku sebagai pemilik dokumen tersebut mengaku bahwa pada masa pemerintahan pak Harto mengguanakan  uang beliau sebesar 13000 triliun dan pengembaliannya sudah di tandatangani dan diserahkan ke bapa bambang utomo melalui pengacaranya yaitu bapa ahmad darwis nasution, namun sampai saat ini uangnya belum masuk ke rekening. 

Selanjutnya bapa bambang utomo mengaku bahwa phoenix itu adalah jaminan jaminan lisensi keuangan dunia, dana tersebut adalah dana untuk pelunasan hutang tiap tiap negara termasuk Republik Indonesia. Untuk kepentingan bangsa dan negara demi terciptanya perdamaian dunia.

Maka dari itu kami butuh jawaban yang pasti tentang kelegalan dokumen phoenix tersebut, kalau pun dokumen itu legal atau ilegal kami tidak akan menuntut siapapun.

Namun, kenapa pihak dalam negeri belum bisa memberikan penjelasan ataupun jawaban tentang keberadaan benar atau tidaknya dokumen phoenix tersebut. 

Secara resmi negara ini memiliki undang undang tentang keterbukaan publik, namun sayangnya undang undang keterbukaan publik ini seolah olah tidak berlaku bagi kami para putra daerah Republik indonesia sehingga sampai saat ini belum mendapatkan titik terang dan kebenaran tentang adanya perihal tersebut. 

Dan yang saya ingin tanyakan kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia ialah apakah dokumen tersebut ada atau tidak? Karena dokumen phoenix tersebut menyangkut keuangan negara Repu       blik Indonesia dan keuangan dunia sudah jelas dan sudah pasti akan berhubungan juga dengan Kemenkeu Republik Indonesia, tapi sayangnya pihak Kemenkeu RI tidak bisa memberikan jawaban yang pasti, bahkan untuk bertemu dan bersilaturahmi dengan pihak mereka saja tidak bisa.

Apa lagi yang disembunyikan mereka?. Entahlah, padahal kalau pun dokumen tersebut benar dan legal pihak dalam negeri ini tinggal menjawab bahwa memang itu ada dan benar, dan kalau pun dokumen tersebut tidak benar atau ilegal pihak dalam negeri juga tinggal menjawab bahwa dokumen tersebut adalah ilegal.